GardaJambi.Com-Merangin.
Informasi yang kami dapatkan dari narasumber yang akurat setiap pengurusan untuk Sistem Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dimintai untuk membayar uang sebesar Rp. 1.600.0000-, (Satu juta enam ratus ribu rupiah), guna untuk mendapatkan sistem bantuan tersebut.
Menurut keterangan dari salah satu Operato Puskesmas yang ada di Kabupaten Merangin, yang tidak mau nama nya di publikasikan di media ini
“Informasi yang kamu dapatkan itu memang benar adanya saya salah satunya yang dimintai uang oleh pihak honorer DPKD itu, kalau seandainya kami tidak mau membayar uang sebesar Rp 1.600.000-, (Satu juta enam ratus ribu rupiah), itu maka kami tidak bisa mendapatkan Sistem Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) setiap Kepala Puskesmas yang ada di kabupaten Merangin wajib membayar kan uang itu meski kami juga tidak tau untuk apa uang sebenarnya,” terangnya.
“Kami membayar uang sebesar Rp.1.600.000-, tersebut, apakah ini memang sudah ada didalam perda kalau mau mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), kami harus bayar ke pihak DPKD khusus nya di bidang AKLAP
“Inisial D salah satu yang honorer di bagian AKLAP itu mewajibkan setiap kepala Puskesmas membayar uang tersebut,
Kami juga bingung seharusnya yang nama nya batuan itu tidak ada pungutan kenapa kami harus membayar dulu baru bisa kami dapat bantuan tersebut,” terang narasumber.
Terpisah, media ini mencoba konfirmasi dengan inisial D selaku yang di maksud oleh narasumber.
“Kalau untuk minta uang itu saya juga tidak tau kerana saya tidak memegang uang tersebut, sampai saat ini dan yang meminta uang dan yang memegang uang itu adalah operator, dan itu ada bukti sama dia kalau saya tidak ada memegang uang itu sampai saat ini nanti lah saya temukan dulu abg dengan operator itu biar Abang tau sama siapa uang itu sebenarnya,” kata D sambil menutup telepon milik nya.(Dun)
